SEJARAH EKONOMI INDONESIA
Indonesia
terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik
dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar
benua. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad
pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah
di Barat (kekaisaran Romawi).
Perdagangan
di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat
kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat
besar.
Penggunaan
uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun
pemakaian uang baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam.
Kejayaan
suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya
pelabuhan. Hal itu disebabkan, kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan di
Sumatera bersumber dari perniagaan, sedangkan di Jawa, kedua hal itu bersumber
dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang
cenderung lebih dominan.
Seusai
masa kerajaan-kerajaan Islam, pembabakan perjalanan perekonomian Indonesia
dapat dibagi dalam empat masa, yaitu :
- MASA SEBELUM KEMERDEKAAN
- MASA ORDE LAMA
- MASA ORDE BARU
- MASA REFORMASI
SISTEM PEREKONOMIAN PADA MASA SEBELUM KEMERDEKAAN
Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa
penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang
pernah menduduki Indonesia yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang
- Vereenigde Oost-Indische Compagnie/ VOC (1620-1795)
Hak Tunggal :
a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan
memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan damai
d. Hak untuk membuat angkatan
bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat perjanjian
dengan raja-raja
Pada tahun 1795,VOC bubar karena dianggap gagal
dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan VOC disebabkan oleh :
a. Peperangan yang terus-menerus
dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar, terutama perang Diponegoro.
b. Penggunaan tentara sewaan
membutuhkan biaya besar.
c. Korupsi yang dilakukan pegawai
VOC sendiri.
d. Pembagian dividen kepada para
pemegang saham, walaupun kas defisit.
- Pendudukan Inggris (1811-1816)
Thomas
Stamford Raffles menetapkan pajak tanah (Landrent) terhadap hasil bumi
Indonesia. dengan adanya landrent,pribumi akan memiliki uang untuk membeli
barang produk Inggris/India.
Sistem
Ekonomi ini sesuai dengan mazhab-mazhab klasik seperti pendapat Adam Smith.
Sebab-sebabnya kegagalan sistem
ini antara lain :
a. Masyarakat Hindia Belanda pada
umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas
tanah yang kena pajak.
b. Pegawai pengukur tanah dari
Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.
c. Kebijakan ini kurang didukung
raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan
secara turun-temurun.
- Cultuurstelsel (1836-1870) Atas inisiatif Van Den Bosch.
Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai
komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia dan pengganti sistem landrent. Sistem paksa ini mengharuskan
pribumi kerja rodi. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal
tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli
Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf
hidup mereka.
- Sistem Ekonomi Pintu Terbuka
Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang
menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong
pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya.
Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru,
yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk
jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak
boleh.
- Pendudukan Jepang (1942-1945)
Menerapkan
suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan
Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi
perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat.
Impor
dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat
dengan jalan impor. Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai
Nippon.
SISTEM EKONOMI PADA MASA ORDE LAMA
- Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal
kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat
tinggi. Disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara
tidak terkendali.
Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied
Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang
NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu.
Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga
mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai
pengganti uang Jepang.
- Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam
politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal.
Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik.
Usaha-usaha
yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi :
a. Gunting Syarifuddin
b. Program Benteng (Kabinet
Natsir)
c. Nasionalisasi De Javasche Bank
menjadi Bank Indonesia
d. Sistem ekonomi Ali-Baba
(kabinet Ali Sastroamijoyo I)
e. Pembatalan sepihak atas
hasil-hasil KMB
·
Masa
Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959,
maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi
Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh
pemerintah).
Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada
kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi (Mazhab
Sosialisme).
SISTEM EKONOMI PADA MASA ORDE
BARU
Pemerintahan
Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Gerakan mahasiswa
pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam
maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari
jabatannya.
Pemerintahan
transisi merupakan peralihan antara pemerintahan zaman Soeharto ke pemerintahan
B.J. Habibie.
Masa
pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter
Internasional (IMF) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu,
Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan
berekspresi.
Pemerintahan
presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan
manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya
diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.
SISTEM EKONOMI PADA MASA
REFORMASI
Pemerintahan
Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Gerakan
mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar
dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan
diri dari jabatannya.
Pemerintahan
transisi merupakan peralihan antara pemerintahan zaman Soeharto ke pemerintahan
B.J. Habibie.
Masa
pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter
Internasional (IMF) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu,
Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan
berekspresi.
Pemerintahan
presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan
manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya
diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.
1.
Pemerintahan
KH. Abdurrahman Wahid
Dalam
hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 1999 kondisi
perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Pada masa
kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid, belum ada tindakan yang cukup berarti
untuk menyelamatkan Negara dari keterpurukan.
Padahal,
ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara
lain masalah KKN, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan
mempertahankan kurs rupiah. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh
presiden Megawati.
2.
Pemerintahan
Megawati
Masalah-masalah
yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh antara lain :
a. Meminta penundaan pembayaran
utang sebesar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran
utang luar negeri.
b. Kebijakan privatisasi BUMN.
Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi
4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang
diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa
ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi
belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Meski ekonomi
Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang
lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan
perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.
3. Pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY)
a. Pemerintahan Indonesia Bersatu
Jilid I (2004 – 2009)
Kebijakan
kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM,Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada
pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF
sebesar 3,2 miliar dolar AS.
b. Pemerintahan Indonesia Bersatu
Jilid II (2009 – 2014)
Pada
periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat
kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :
a. BI rate
b. Nilai tukar
c. Operasi moneter
d. Kebijakan makroprudensial untuk
pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal
Sumber : https://prezi.com/dqqq4q3njgye/sejarah-perekonomian-indonesia/
http://dunia-ips-ku.blogspot.com/2013/03/sejarah-ekonomi-di-indonesia.html
Sumber : https://prezi.com/dqqq4q3njgye/sejarah-perekonomian-indonesia/
http://dunia-ips-ku.blogspot.com/2013/03/sejarah-ekonomi-di-indonesia.html
0 komentar